Sukses

Hanung Bramantyo Dukung Asing Tanam Modal di Perfilman Indonesia

Meski akan mencabut Daftar Negatif Investasi (DNI), Pemerintah diminta Hanung Bramantyo tidak lepas tangan begitu saja.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah saat ini sedang melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), dalam sektor usaha film dalam bidang produksi, distribusi eksebisi dan tehnik. Jika ini terjadi, pemodal asing dapat masuk dan menanamkan investasi di perfilman Indonesia.

Pembahasan ini mengundang pro dan kontra dari pelaku industri. Pihak yang kontra menganggap, akan terjadi invasi asing dan mematikan usaha bisnis eksibisi independen yang sudah mulai tumbuh.

Namun tanggapan berbeda disampaikan sutradara Hanung Bramantyo. Suami Zaskia Adya Mecca ini mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan pemerintah. Selain untuk kepentingan ekonomi dan bisa menambah investasi negara, dengan dibukanya DNI, Hanung berharap sineas Indonesia bisa membuat film berskala internasional.

 

"Saya dukung untuk kepentingan ekonomi Indonesia. Artinya, menambah investasi buat negara. Jadi kita bisa bekerja sama dengan produser luar dan sineas luar negeri juga. Kita bisa ter-upgrade buat bikin film Indonesia jadi lebih menjual ke Asia bahkan berskala internasional," ujar Hanung Bramanyto, saat ditemui di Pusat Perfilman Haji Umar Ismail (PPHUI) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2016).

Menurut Hanung, dengan pencabutan DNI pekerja seni tak perlu takut. Sebab bila ditangani dengan baik hal itu malah menambah ilmu baru, wawasan baru, serta kemajuan buat perfilman Indonesia.

Hanung Bramantyo [Foto: Herman Zakaria/Liputan6.com]

"Sekarang jangan takut dulu kalau pihak lain akan mengambil alih film Indonesia. Tapi pikirkan perkembangan film Indonesia juga supaya lebih baik lagi, enggak isinya film pocong-pocongan," kata sutradara film Ayat Ayat Cinta ini.

Meski begitu, Hanung Bramantyo berharap pemerintah tak lepas tangan begitu saja. Sebagai pelakon seni, ia menyerahkan semua kebijakan tersebut kepada pemerintah.

"Sekarang buat saya DNI itu bukan tanggung jawab sineas, itu urusan pemerintah. Makanya pemerintah harus tanggap masalah ini," kata Hanung. (Pur/fei)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini