Fahira Idris Pertanyakan Kinerja Lembaga Sensor Film

Banyaknya film-film yang mengumbar pornografi, mistis dan kekerasan, serta  sinetron yang menggunakan simbol agama sebagai tersangka kejelekan (sinesara) menimbulkan pertanyaan bagi Pembina Masyarakat TV Sehat Indonesia, Fahira Idris. Fahira pun mempertanyakan kinerja Lembaga Sensor Film (LSF).

"Di mana peran dan fungsi Lembaga Sensor Film (LSF) yang merupakan lembaga yang diamanahkan undang-undang untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif tayangan film, sinetron, dan iklan melalui penyensoran," kata Fahira di kantor LSF, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Dalam pertemuan tersebut Fahira melontarkan kritik terhadap kinerja LSF yang dinilainya belum maksimal. Seharusnya, LSF dapat bekerja lebih maksimal agar tayangan-tayangan yang merugikan dan tidak mencerdaskan masyarakat tidak semakin banyak.

"Sebab, jika LSF tidak berfungsi dan berperan dengan baik, maka bukan tidak mungkin pelan-pelan ketahanan moral bangsa bisa hancur, " tutur Fahira. Namun, upaya melakukan penyensoran terhadap tayangan-tayangan yang tidak mendidik dan mencerdaskan bukan hanya menjadi tugas LSF. Yang tidak kalah  pentingnya  adalah peran masyarakat sendiri untuk melakukan swa sensor. "Daripada mengandalkan LSF, langkah swa sensor bisa jauh lebih efektif, " ujar Fahira.

Semua stakeholders perfilman, tambah Fahira, juga harus selalu berpedoman kepada aturan P3SPS dan UU Perfilman saat memproduksi film yang dapat menunjukkan mereka  sudah melakukan sensor sebelumnya di internal mereka, mulai dari awal produksi film.

Menyikapi masalah tersebut, selain merevisi UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Fahira mendorong pemerintah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia LSF dan juga anggarannya.  

"Dengan anggaran yang memadai, teknologi penyensoran bisa lebih ditingkatkan dengan cara memperkuat infrastruktur teknologi dan juga memberi kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan kepada tim LSF," pungkas Fahira.(Adt)